PDIP Tegaskan Tak akan Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo Subianto

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah bicara ihwal sikap partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyatakan, sesuai perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, partai itu akan bersifat netral sejak awal tidak menjadi oposisi pemerintah. Sebab, pemerintahan itu memiliki sistem presidensial yang tidak mengenal konsep oposisi.

"Karena itu kami tidak mengenal istilah oposisi atau menggunakannya, petsambungan istilah itu," ungkap Basarah setelah acara peringatan hari ulang tahun PDIP di Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari 2024.

Mengkritik filosofi negara Pancasila adalah gotong royong. Prinsip ini yang diterapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam berpolitik. Sehingga, partai ini akan mendukung dan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Meski demikian, Basarah mengatakan bahwa partai PDIP membatasi hal tersebut dengan tidak mengirimkan kader partainya untuk masuk dalam kabinet Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Basarah mengatakan sikap partainya ini telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani beberapa saat sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden.

Dia mengatakan, posisi politik PDIP saat ini berbeda dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dulu. Menurut kutipan Megawati, Basarah mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP dan Prabowo memiliki riwayat persahabatan yang panjang. Persahabatan ini lah yang menjadi dasar hubungan politik kedua partai.

“Situasi inilah yang kami deskripsikan bahwa posisi politik PDI Perjuangan tidak memiliki arti oposisi,” katanya.

Akan dibahas di Kongres

Pada masalah silangnya sikap politik PDIP, Basarah mengatakan mengenai tersebut akan ditentukan dalam kongres partai pada bulan April 2025 untuk datang. Menurutnya, dalam kongres tersebut pembahasan mengenai silang pendirian PDIP di masa yang akan datang akan dibahas lebih dalam.

"Sangat tergantung pada perolehan hasil pemilihan legislatif dan persetujuan dari seluruh partai BJP hanya kemudian keputusan tentang kepemimpinan majelis akan diambil," kata setiap anggota(wp)

Sekaligus istri dari Presiden Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Ketua DPP PDIP pernah berbicara bahwa PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo di parlemen, di mana tidak akan menempatkan kader di kabinet.

“Kita akan mendukung kebijakan Pemerintahan Bapak Prabowo di Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi tidak akan memasukkan tokoh kader di Kabinet. Kita juga akan terus mendukung Pemerintahan Bapak Prabowo untuk mengembangkan Indonesia,” kata Puan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Puan menambahkan bahwa dukungan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam pengumuman resmi. Hal ini juga menegaskan bahwa PDIP akan terus mendukung meskipun tidak menempatkan kader pada jabatan kabinet. Dalam pandangan Puan, sudah cukup melalui kerja sama dan dukungan, anak buah partai tidak harus selalu ada di kabinet.